Serikat Buruh Indonesia Berdemo Di 150 Kota Indonesia

PT Equityworld Futures, Jakarta – Buruh yg tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

menegaskan pantang mundur bersama tuntutan biar MK (Mahkamah Konstitusi) mencabut Undang-undang (UU)

Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

‎Judicial review ini tidak terpengaruh bersama pencapaian nilai opini harta ataupun duit tebusan dari tax amnesty yg konsisten meroket.

Presiden KSPI, Said Iqbal meragukan data perolehan dana tax amnesty sampai dikala ini. Baginya,

teramat tak masuk akal pemerintah bakal menghimpun demikian tidak sedikit pelaporan modal

atau harta ‎ketajiran Masyarakat Negeri Indonesia (WNI) dalam ribuan triliunan rp tatkala kurun dikala tiga bln.

 

 

PT Equityworld Futures: Serikat Buruh Indonesia Berdemo Di 150 Kota Indonesia

“Apakah bekal bersih lebih dari Rupiah 2.000 triliun telah diverifikasi, telah dipotong utang dari orang yg mendeklarasi & repatriasi.

Tak masuk akal jangka waktu tiga bln Petugas pajak memverifikasi itu, aku rasa mustahil,” terang dirinya Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Said memaparkan, Wajib Pajak yg mengemplang pajak sampai kini dikasih pengampunan maka mencederai rasa keadilan

terutama bagi buruh yg taat membayar pajak. Para pengemplang pajak, sambungnya, seolah jadi pahlawan dgn melaporkan hartanya.

“Tommy Soeharto yg asal usul hartanya tak terang darimana, Hotman Paris yg telah mengakui sempat tak lapor harta, dianggap pahlawan.

Jangan-jangan ini proses pencucian duit kepada dana yg sejauh ini tak sempat didapati dari korupsi kah, atau praktik kriminal lain,” papar beliau.

 

 

PT Equityworld Futures: Serikat Buruh Indonesia Berdemo Di 150 Kota Indonesia

Pemerintah serta, Said mengakui, tak mampu menjawab pertanyaan kiat memilah dana-dana korupsi

ataupun yg bukan maka sekali lagi ditegaskan buruh UU Tax Amnesty melanggar konstitusi atau Undang-undang Basic 1945.

“Bagaimana memilah dana korupsi atau bukan, tak terjawab pemerintah. Itu berarti UU Tax Amnesty melanggar konstitusi.

& kami dapat tetap berjuang cabut UU,” tutur Said.

Utk konsisten menyuarakan pencabutan UU Tax Amnesty,

jumlahnya 20 ribu buruh bakal menggelar perbuatan unjuk rasa di sekian banyak ruang, hri ini.

Terkecuali menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty,

buruh pun meminta Mahkamah agung(MA) membatalkan PP Nomer 78 Th 2015 menyangkut Pengupahan.

Said menyampaikan, buruh serempak laksanakan berunjuk rasa besok di 150 Kab Kota yg menyebar di 20 Propinsi di semua Indonesia.

Jumlah massa yg dikerahkan mencapai 20 ribu buruh atau naik dua kali lipat dari target 10 ribu buruh.

“Di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, buruh yg unjuk rasa jelang 20 ribu orang. Padahal targetnya 10 ribu buruh,” ucap Said.

Jurusan unjuk rasa buruh, menurutnya, dimulai dari Balai Kota dulu bergerak ke Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Seterusnya berlanjut ke Mahkamah gede(MA), Istana Negeri.

Terakhir menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

 

Menurut Said, ada sekian banyak tuntutan yg dapat disuarakan buruh dalam aksinya besok.

Di Mahkamah Konstitusi, buruh meminta Mahkamah Konstitusi mencabut

UU Pengampunan Pajak yg dianggap mencederai rasa keadilan & melanggar konstitusi. ‎

UU Pengampunan Pajak ini sedang dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

“Sedangkan di MA, k‎ami meminta hakim buat mencabut PP No. 78 Th 2015 berkaitan Pengupahan.

Dikarenakan telah nyaris setahun MA tak jalankan sidang judicial review atas

PP ini sebab alasannya pula sedang judicial review UU pengupahan,” terang dirinya.

news by PT Equityworld Futures