Presiden Cina Klaim Wilayah Laut Cina Selatan

PT Equityworld Futures – Pemerintah Cina masih menegaskan bahwa kepulauan yg ada di Laut Cina Selatan yaitu kawasan teritorial negeri itu.

Perihal ini diungkapkan Presiden Xi Jinping, hri Selasa (12/07), sesudah Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa klaim Cina di Laut Cina Selatan tidak mempunyai landasan hukum.

“Pulau-pulau di Laut Cina Selatan dengan cara historis yaitu milik Cina … kedaulatan teritorial & hak-hak maritim (Cina) di Laut Cina Selatan tidak terpengaruh oleh putusan (mahkamah),”

Demikian kata Presiden Xi Jinping, seusai menerima komisioner Uni Eropa di Beijing.

Baca: China:40 Negara Dukung Klaimnya

Dia menyebutkan pihaknya dapat menjaga perdamaian & stabilitas di perairan ini.

Dan berjanji menyelesaikan sengketa bersama negara-negara lain lewat perundingan yg didasarkan kepada kenyataan histori & hukum internasional.

Presiden Cina Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Presiden Cina Klaim Wilayah Laut Cina Selatan

PT Equityworld Futures: Menteri Luar Negara Wang Yi menggambarkan persidangan di Den Haag ‘sebagai lelucon’.

Mahkamah di Den Haag dengan cara tegas menyebut bahwa Cina tidak miliki landasan hukum, melanggar hak-hak kedaulatan Filipina.

Dan menyebabkan kerusakan lingkungan dgn menciptakan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan.

Baca: AL RI Tembak Kapal China di Natuna

Filipina -yang ajukan kasus ini ke Den Haag- dengan Vietnam menyongsong baik putusan tersebut.

Kementerian Luar Negara Filipina meminta seluruhnya pihak menahan diri.

PT Equityworld Futures: Jubir Kementerian Luar Negara Vietnam, Le Hai Binh, mengemukakan

‘mendukung penyelesaikan sengketa teritorial lewat cara-cara yg damai, tepat dgn hukum internasional’.

Keputusan tersebut menguntungkan Manila, namun dikutuk oleh Beijing.

“Ahli kami sedang mempelajari putusan ini dengan sangat hati-hati dan ketelitian hasil putusan dari pengadilan arbitrase,”

kata Perfecto Yasay dalam konferensi pers seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/7/2016).

“Kami menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk menahan diri dan bersikap tenang.

Filipina menegaskan penghormatannya terhadap keputusan yang menjadi tonggak sejarah ini,” katanya lagi.

PT Equityworld Futures: Menlu Jepang “Putusan Pengadilan Arbitrase Mengikat Secara Hukum”

Menteri Luar Negeri Jepang menegaskan, putusan Pengadilan Arbitrase Internasional terhadap sengketa di Laut China Selatan bersifat final dan mengikat secara hukum.

Ia pun menyerukan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mematuhi keputusan tersebut.

Baca: Kemelut Indonesia-China di Natuna

Hal itu diungkapkan Fumio Kishida dalam sebuah pernyataan terkait putusan Pengadilan Arbitrase Internasional terkait sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina terhadap China.

Ia juga menyatakan bahwa Jepang secara konsisten menganjurkan pentingnya aturan hukum dan penggunaan cara-cara damai,

Bukan penggunaan kekuataan atau paksaan, dalam mencari penyelesaian sengketa maritim seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/7/2016).

Sebelumnya, Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim China terhadap sumber daya di Laut China Selatan.

Sejarah menjadi dasar bagi China untuk mengklaim haknya di Laut China Selatan.

Namun, Pengadilan Arbitrase menyatakan China tidak mempunyai dasar hukum yang sah atas klaim tersebut dan hak sejarah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional.

China juga disebut telah melanggar kedaulatan Filipina.

Amerika Serikat yg laksanakan patroli di kawasan ini mengemukakan putusan mahkamah seharusnya bakal menunjang menyelesaikan beraneka sengketa wilayah di perairan ini.