Perselisihan Google Asia Pacific Pte Ltd Dan Ditjen Pajak

PT Equityworld Futures, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan konsisten menguber kewajiban dari Google Asia Pasific Pte Ltd,

biarpun surat sensor yg dilayangkan sekian banyak dikala dulu dibalas bersama penolakan.

Penolakan di sampaikan serentak oleh Directur Asia Pacific, Financial Planning and Analyst Marco Borla pada kantor pajak husus Tubuh Orang Asing (Badora), Jakarta.

“Mereka mengemukakan di situ bahwa Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura ini tak semestinya dianggap mempunyai BUT (Wujud Bisnis Konsisten)
& oleh karenanya tak semestinya diberikan NPWP dengan cara jabatan di Indonesia, & dilakukan sensor arena lapang,
” kata Kepala Kantor Wilayah Pajak Husus M Haniv membacakan surat yg dikirim Google di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

 

PT Equityworld Futures: Perselisihan Google Asia Pacific Pte Ltd Dan Ditjen Pajak

Artinya, kata dirinya, Google merasa tak butuh BUT maka tak mesti miliki NPWP oleh sebab itu tak butuh pun dilakukan sensor oleh Kantor Pajak Republik Indonesia.

Haniv mengemukakan, Google dinyatakan mesti juga sebagai BUT sejak April 2016 oleh Ditjen Pajak. Sehingga setelah itu Ditjen Pajak melayangkan surat utk dilakukan sensor step awal.

Sekian Banyak kali pernah ada komunikasi, hingga hasilnya Google mengirimkan surat penolakan.

Haniv memaparkan, dalam aturan Kementerian Komunikasi & Informatika (Kementerian Komunikasi Dan Informatika) bahwa penyedia pelayanan Internet itu berbentuk yg mula-mula yakni perorangan Penduduk Negeri Indonesia (WNI) atau tubuh business Indonesia yg berbadan hukum atau tak.

Ke-2 ialah penyedia pelayanan Internet, bakal disediakan oleh perorangan & tubuh business asing bersama ketetapan wajib pendirian BUT.

“Ini aturan petunjuknya di Surat Edaran yg didasarkan terhadap sekian banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Permeknkominfo nomer 01/Per. M.kominfo 2010 berkaitan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,” paparnya.

Aturan tersebut pula menyebut bahwa pendirian BUT mesti berdasarkan aturan di sektor perpajakan.

“Jadi Google Asia Pacific itu mesti mendirikan BUT, berdasarkan peraturan perpajakan, nah saat ini mereka menolak ditetapkan juga sebagai BUT. Kan kontradiksi.
Kami kan Ditjen Pajak miliki kewenangan. Siapa serta yg punyai bisnis di Indonesia, kami mempunyai hak laksanakan pengujian kepatuhan. Bahkan kami wajib menghukum,” jelas Haniv.

news by PT Equityworld Futures