Penyanderaan 3 WNI Di Perairan Malaysia

PT Equityworld Futures – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan group Abu Sayyaf yakni tersangka penculikan kepada tiga orang masyarakat negeri Indonesia di perairan wilayah Felda Sohib, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu (09/07).

“Iya, dari pemerintah Malaysia menyebut demikian(grup Abu Sayyaf pelakunya),” kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo, usai rapat koordinasi di kantor Menkopolhukkam, Jakarta, Senin (11/07) siang, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Isyana Artharini.

Pada Awal Mulanya, Menteri Luar Negara Retno Marsudi – berdasarkan keterangan pemerintah Malaysia – membenarkan bahwa tiga orang WNI sudah diculik oleh lima laki-laki bersenjata di perairan Malaysia.

Tiga orang itu merupakan merupakan awak kapal nelayan LLD113/5/F yg berbendera Malaysia, kata Retno.

Keterangan yg dihimpun Kementerian Luar Negeri menyatakan tersangka penculikan setelah itu mengambil sandera ke wilayah Filipina Selatan.

“Dari tujuh ABK kapal, tiga diculik, empat dibebaskan,” ungkap Menlu.

PT Equityworld Futures – Group Abu Sayyaf diduga di balik aksi-aksi penculikan & penyanderaan WNI di Filipina selatan.

Menlu mengungkapkan bahwa group penyandera sudah menghubungi pemilik kapal.

Lebih lanjut Menlu Retno Marsudi mengemukakan, pemerintah Indonesia lewat Menteri Pertahanan bakal berjumpa Menhan Malaysia & Filipina di Kuala Lumpur, Selasa (12/07).

Menurut Retno, “Ada satu urgensi biar jumpa di Kuala Lumpur besok dapat membuahkan sesuatu yg konkret yg sanggup langsung diimplementasikan, & tak butuh lagi mulai sejak dari nol.”

Menlu Retno Marsudi menuturkan mengenai upaya Indonesia membebaskan tiga WNI yg disandera.

Lihat: Ledakan Di Kereta Komuter di Taiwan

Dalam jumpa Retno bersama Menlu Malaysia & Menlu Filipina terhadap awal Mei dulu di Yogyakarta.

Dan diikuti bersama negosiasi soal mekanisme standar operasional antara panglima tiga negeri, menurut Retno, telah ada draf teks kesepakatan kerja sama maritim yg sanggup ditandatangani.

“Urgensi buat cepat memberlakukan kerja sama di arena lapang jadi lebih mutlak dari pada awal mulanya,” papar Retno.
Menuntut Filipina & Malaysia

Baik Menlu ataupun Panglima TNI menegaskan bahwa Indonesia meminta terhadap pemerintah Filipina supaya melaksanakan pembebasan & Malaysia mengamankan perairan.

Sehingga TNI, tuturnya, ‘menyiapkan seluruh kemungkinan-kemungkinan, baik yg diminta pemerintah Filipina, ataupun pemerintah Malaysia, buat membebaskan sandera ataupun mengamankan lintas laut tersebut’.

“Contohnya, TNI menyiapkan prajuritnya utk mengawal, baik itu kapal penangkap ikan ataupun kapal pengangkut batubara yg melintas ke sana, yg ke-2, apabila utk melaksanakan pembebasan sandera, kami pula menyiapkan pasukan.

Seterusnya, buat laksanakan patroli dengan dgn sea corridor, kami siap,” kata Gatot.

PT Equityworld Futures – Tetapi begitu, hal tersebut baru sanggup dilakukan bila telah ada kesepakatan dgn pemerintah Filipina & Malaysia.

“Lha jika belum ada izin, periode kita masuk rumahnya orang? Daripada diteriakin maling, kelak kan,” papar Gatot.
Tak ada tebusan

Jumpa Menteri Pertahanan tiga negeri di Kuala Lumpur kepada Selasa, menurut Gatot, bakal memastikan kepada koridor mana peran TNI dipakai. “Walaupun bisa saja tak semuanya, per sektor, bidang saja,” tambah Gatot.

Jelasnya, ‘lampu hijau’ telah didapatkan dari pemerintah Filipina, tapi ‘hitam diatas putihnya’ baru bakal ke luar dari jumpa Menhan tiga negeri kepada Selasa (12/07) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Salah-seorang WNI yg sukses dibebaskan dari penyanderaan Abu Sayyaf.

Baca: Serangan Pertama ISIS di Malaysia Ledakan Bar Movida

Disaat ditanya apakah WNI jadi sasaran penculikan dikarenakan Indonesia sampai kini memenuhi tebusan grup penyandera, Menlu Retno menyebut Indonesia tak ‘mendukung adanya ransom policy’.

Panglima TNI serta menyebut, “Sesuai dgn apa yg di sampaikan Bpk Presiden, bahwa kita tak ada, & pemerintah Filipina pula tak menghendaki adanya pembayaran”.

“Saya tak tahu seandainya di belakangnya perusahaan bayar, tetapi terhadap waktu lalu perusahaan bayar, seluruhnya(uangnya) kumplit ada di Kementerian Luar Negara & telah dikembalikan duit yg diminta, terhadap disaat dibebaskan,” tandasnya.