Penjelasan Sri Mulyani Mengenai Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tax Amnesty

PT Equityworld Futures – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

berkenaan Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yg Mempunyai Harta Tak Cepat Lewat Spesial Purpose Vehicle. Aturan bernomor : 127/PMK.010/2016 berkaitan Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Thn 2016 di inginkan berikan kepastian pada wajib pajak yg kesukaan mengikuti acara amnesti pajak.

Dikutip dari page Setkab, Kamis (1/9), dalam PMK itu disebutkan, bahwa Teristimewa Purpose Vehicle adalah perusahaan

antara yg : a. didirikan semata-mata buat menjalankan fungsi kusus tertentu buat kebutuhan pendirinya, seperti pembelian dan/ atau pembiayaan investasi; & b. tak laksanakan gerakan bisnis aktif.

Wajib Pajak yg mengemukakan Surat Opini berisi pengungkapan harta mesti mengungkapkan kepemilikan harta tersebut beserta utang yg menyangkut dengan cara segera dgn perolehan harta, yg di sampaikan dalam lampiran Surat Pendapat yg di sampaikan.

 

PT Equityworld Futures:  Penjelasan Sri Mulyani Mengenai Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tax Amnesty

 

“Dalam rangka pengungkapan kepemilikan harta layaknya dimaksud :

a. Wajib Pajak yg belum melaporkan Harta berupa kepemilikan saham kepada teristimewa purpose vehicle yg didirikannya terhadap

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Upah (PPh) terakhir, nilai Harta yg dipunyai oleh Wajib Pajak dengan cara tak cepat lewat spesial

purpose vehicle yakni segede nilai Harta yg dipunyai oleh Wajib Pajak dengan cara tak cepat lewat teristimewa purpose vehicle tersebut,

” bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK tersebut.

 

Sedangkan,

b. dalam aspek Wajib Pajak sudah melaporkan harta berupa kepemilikan saham kepada istimewa purpose vehicle yg didirikannya terhadap SPT PPh Terakhir,

menurut PMK ini, nilai harta penambahan yg dipunyai oleh Wajib Pajak dengan cara tak cepat lewat teristimewa purpose vehicle

yaitu se besar nilai harta tak serta-merta lewat istimewa purpose vehicle dikurangi nilai kepemilikan saham terhadap teristimewa purpose vehicle

yg sudah dilaporkan terhadap SPT PPh Terakhir dikalikan bersama proporsi nilai masing-masing harta tak segera lewat SPV.

Dalam aspek harta tak serta-merta lewat teristimewa purpose vehicle dipunyai oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak,

menurut PMK ini, besar nya nilai harta utk masing-masing Wajib Pajak beserta utang yg berkenaan serta-merta bersama

Harta yg disampaikan oleh Wajib Pajak dimaksud dihitung dengan cara proporsional pas porsi kepemilikan kepada teristimewa purpose vehicle dari masing-masing Wajib Pajak.

Menurut PMK ini, Wajib Pajak yg mengatakan Surat Pendapat dgn mengungkapkan seluruhnya harta yg dipunyai oleh Wajib Pajak

dengan cara tak serta-merta lewat spesial purpose vehicle sama seperti dimaksud mesti membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan

atas spesial purpose vehicle dgn melaksanakan pengalihan hak atas harta tersebut :

dari semula a/n istimewa purpose vehicle jadi a/n Wajib Pajak yg mengatakan Surat Opini; atau
dari semula a/n teristimewa purpose vehicle jadi a/n tubuh hukum di Indonesia lewat proses pengalihan harta memanfaatkan nilai buku.

“Badan hukum di Indonesia layaknya dimaksud ialah tubuh hukum berbentuk Perseroan Terbatas yg sahamnya dipunyai oleh

Wajib Pajak yg sama bersama Wajib Pajak yg mengatakan Surat Pendapat bersama mengungkapkan semua Harta yg dipunyai

oleh Wajib Pajak dengan cara tak segera lewat spesial purpose vehicle sama seperti dimaksud,” bunyi Pasal Pasal 5 ayat (2) PMK itu.

Pada pengalihan hak atas harta layaknya dimaksud, menurut PMK ini, mesti disampaikan dalam lampiran Surat Opini dgn memberikan keterangan atau penjelasan terkait proses pengalihan harta dimaksud.

Pengalihan hak atas Harta layaknya dimaksud berupa :

a. Harta tak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan di Indonesia; dan/ atau b. saham, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pendapatan, seandainya perjanjian pengalihan hak atas Harta dimaksud ditandatangani dalam jangka ketika paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

 

PT Equityworld Futures:  Penjelasan Sri Mulyani Mengenai Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tax Amnesty

 

“Apabila perjanjian pengalihan hak layaknya dimaksud ditandatangani sesudah tanggal 31 Desember 2017, atas pengalihan hak dimaksud dikenai pajak tepat dgn ketetapan peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang Pajak Pendapatan,” bunyi Pasal 6 ayat 2 PMK itu.

Ditegaskan dalam PMK ini, Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yg mempunyai harta tak cepat lewat teristimewa purpose vehicle yg tak memenuhi keputusan layaknya dimaksud, berlaku ketetapan sama seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer 118/PMK.03/2016 mengenai Pengerjaan Undang-Undang No. 11 Thn 2016 mengenai Pengampunan Pajak beserta perubahannya.

“Peraturan Menteri ini sejak mulai berlaku kepada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 127/PMK.010/2016 yg sudah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Widodo Ekatjahjana terhadap 23 Agustus 2016 itu.

news by PT Equityworld Futures