Pemerintah Memangkas Perijinan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

PT Equityworld Futures -Pemerintah sepakat buat menyederhanakan masalah perizinan pembangunan hunian bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah (MBR).

Banyaknya perizinan sukses dipangkas maka mengurangi ketika perizinan & menekan anggaran proses perizinan sampai 70%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Tugas Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengemukakan, budget perizinan yg mahal sudah menggerus margin alias pendapatan para pengembang. Maka pengembang menahan diri jalankan pembangunan hunian murah buat MBR.

Di satu segi pengembang dibebani oleh anggaran perizinan yg mahal, di sudut lain harga hunian yg dipasarkan tak sanggup terlampaui tinggi lantaran telah dibatasi oleh pemerintah. “Karena harga hunian MBR dikontrol oleh pemerintah maka profit margin tak dapat terlampaui tinggi, pengembang yg masuk ke market itu (pasar hunian murah) serta jadi selektif,” ungkapnya dalam program diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta selatan, Senin (29/8/2016).

 

PT Equityworld Futures: Pemerintah Memangkas Perijinan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

 

Tidak cuma perizinan, para pengembang tidak jarang serta mesti menghadapi gangguan susahnya menemukan lahan yg sedia bagi MBR maka dapat strategis & terjangkau berdasarkan tempat. “Jadi sebetulnya masalah yg paling krusial itu merupakan masalah tanah & perizinan. Masalah tanah ini masihlah belum dibenahi. Masihlah dalam proses,” imbuhnya.

Tidak Cuma dua ganjalan itu, Maurin menyatakan, masihlah ada tidak sedikit rintangan lain yg menghambat pengembang melaksanakan pembangunan hunian murah buat MBR.

“Masalah tenaga kerja pun, kan sampai kini tenaga kerja (tukang bangunan). Tukang bangunan tidak sedikit didatangkan dari Jawa. Bayangkan jika untuk hunian tenaga kerjanya dari Jawa, harganya tentu jauh lebih mahal. Masalah listrik yg belum tersambung pun. Kan nggak mungkin saja kita paksa orang menghuni hunian yg belum tersambung listrik. Contohnya lagi jalan dari komplek ke jalan penting amat sangat tidak baik. Jikalau harga material, seperti di Papua, harga semen di sana kan mahal. Jika contohnya harga semen sanggup diturunkan, bisa saja sanggup menurunkan harga hunian,” ujar ia.

Kendala-kendala ini lah yg sewaktu ini menciptakan pengembang malas masuk ke bagian perumahan murah. Buat itu, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terupdate berkenaan penyederhanaan perizinan ini lewat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII.

Sementara itu dari sudut permintaan, pemerintah berusaha dgn memberikan pertolongan lewat bantuan-bantuan subsidi seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) & Pertolongan Duit Muka (BUM). “Sekarang bersama biaya SSB Rupiah 2 triliun, dapat 500-600 ribu satuan hunian yg dibangun. Seandainya BUM, anggarannya Rupiah 1,2 triliun. Itu sanggup utk 300 ribu satuan,” pungkasnya.

news by PT Equityworld Futures