Kasus Pemukulan Oleh Orang Tua Korban Vaksin Palsu

PT Equityworld Futures, Jakarta – Pengurus Akbar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sudah melaporkan orang lanjut usia anak korban vaksin palsu yg melaksanakan tindakan pemukulan ke Bareskrim Polri. Perbuatan pemukulan kepada pihak hunian sakit ini dinilai IDI juga sebagai aksi melawan hukum.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IDI Adib Khumaidi menyebutkan, yg mereka perkarakan ke polisi yaitu kasus pemukulan yg berlangsung di dua hunian sakit.

Masing-masing RS Elisabeth, Kota Bekasi, Jawa Barat & RS Mutiara Mamah, Tangerang, Banten.

PT Equityworld Futures: PB IDI melaporkan aksi pemukulan dari orang tua korban vaksin palsu ke Bareskrim Polri

 

“Kemarin kan ada yg di Hunian Sakit Elisabeth & Hunian Sakit Mutiara Umi di Cileduk berjalan perbuatan anarkis dari penduduk yg mengatasnamakan ortu anak yg terdampak vaksin palsu,

mereka kan lakukan pemukulan di dua hunian sakit tersebut. Kami dari IDI sudah memproses aspek tersebut bersama melapor ke polisi tempo hari,” ungkap Adib kala dihubungi detikcom, Pekan (17/7/2016) tengah malam.

Menurut Adib, PB IDI sendiri hri ini, Senin (18/7) bakal menggelar pertemuan pers terkait adanya aksi pemukulan kepada dokter & pengrusakan sarana kesehatan dalam berunjuk rasa vaksin palsu di banyaknya hunian sakit.

Program ini bakal diadakan di Sekretariat IDI di Jalan Sam Ratulangi No 29, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB.

Adib mengemukakan, pihaknya menyesali adanya kasus pemukulan & pengrusakan ini. Menurut ia,

semestinya para ortu tidak jalankan tindakan-tindakan yg melanggar hukum disaat berdemonstrasi terkait vaksin palsu. Azas praduga tidak bersalah mesti dikedepankan.

PB IDI mendesak aparat penegak hukum melindungi dokter dari tindakan semena-mena.

Sanksi hukum mesti ditegakkan bagi siapapun yg laksanakan pelanggaran.

PB IDI sendiri, lanjut Adib mendorong supaya rantai distribusi peredaran vaksin palsu ini tetap diusut.

Siapapun yg terlibat di dalamnya mesti dihukum. PB IDI menuntut pemerintah dalam faktor ini Kementerian Kesehatan & Badan Pengawasan Obat Dan Makanan utk bertanggungjawab pada keadaan ketika ini.

Apabila tak cepat ditangani, keadaan ini dapat mempengaruhi layanan oleh dokter atau tenaga yang lain.

“Artinya, aku meyakini tak bisa jadi ada niatan tim dokter buat memberikan suatu vaksin palsu.

Yg ke-2 yg mesti diperhatikan yaitu proses darimana didapatkan vaksin palsu, tentu ada rantai distribusi.

Kan ada pengawasan, dari Kementerian Kesehatan (KEMENKES) atau Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Tubuh Pengawas Obat & Makanan). Contohnya proses pengadaan yg telah terstandar,” tutur ia.

news by PT Equityworld Futures